Bapenda Majalengka Targetkan PAD Rp. 59 Milyar Dari Opsen PKB

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka mencatatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Opsen PKB hingga triwulan pertama atau akhir bulan Maret tahun ini mencapai angka antara 3,5 hingga 4 miliar rupiah dari target PAD 2026 yaitu sebesar Rp.59 milyar

Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka, Rahmat Gunandar, membenarkan hal tersebut saat ditemui di kantornya, Senin (13/04/2026). Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang berjalan sesuai arah, khususnya dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai sudah on the track atau berada di jalur yang tepat.

“Alhamdulillah, sampai bulan Maret ini PAD nya sudah tembus di angka 3,5 sampai 4 miliar,” ujar Rahmat.

Meskipun demikian, Rahmat menegaskan bahwa masih terdapat tenggang waktu yang panjang untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

Ia pun menyampaikan optimisme bahwa angka tersebut akan terus meningkat, didukung oleh berbagai kebijakan yang memudahkan masyarakat.

Salah satu faktor pendukung yang disebutkannya adalah kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM). Menurutnya, kemudahan yang diberikan, seperti penghapusan syarat KTP pemilik pertama dalam proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat membantu meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak.

“Kebijakan dari Pak Gubernur ini sangat membantu. Dengan proses yang lebih mudah, masyarakat jadi lebih semangat untuk menuntaskan kewajibannya,” tambahnya.

Ke depannya, Bapenda tidak hanya berfokus pada pajak kendaraan. Rahmat menyatakan akan terus menggenjot potensi dari sektor lainnya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, serta sektor-sektor lain yang memiliki potensi pendapatan.

Sebagai informasi, saat ini pembayaran PBB sudah menunjukkan kemajuan, di mana sudah terdapat dua desa yang telah berhasil melakukan pelunasan total pajak bumi dan bangunan di wilayahnya.

Di sisi lain, Rahmat juga menyoroti potensi besar dari pajak Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Ia mengakui bahwa realisasi dari sektor ini masih dinilai jauh dari target yang diharapkan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya melakukan optimalisasi penagihan agar kontribusi dari bandara dapat maksimal bagi kas daerah.

“Dari BIJB Kertajati ini sebenarnya potensinya sangat besar, namun realisasinya masih belum sesuai harapan. Kami akan terus berupaya maksimal agar penagihan di sektor ini bisa lebih optimal,” pungkas Rahmat.