Proyek Jaringan Internet Dari Pagu Rp3,8 Miliar ke Rp2,4 Miliar: Efisiensi Anggaran atau Efisiensi Sinyal?
Di negeri birokrasi yang semakin digital, sebuah proyek jaringan komunikasi pemerintahan dari desa hingga kabupaten dipasang dengan pagu yang tampak gagah: Rp3,8 miliar. Angka yang, setidaknya di atas kertas, memberi harapan pada sebuah infrastruktur internet yang stabil, cepat, dan mampu menopang administrasi modern.
Namun seperti banyak cerita di dunia pengadaan, drama justru dimulai ketika palu tender diketuk. Pemenangnya datang dengan penawaran Rp2,4 miliar, selisih sekitar Rp1,4 miliar dari pagu yang semula disusun.
Secara teori pengadaan, efisiensi memang patut dirayakan. Tetapi efisiensi yang terlalu dramatis sering kali menimbulkan satu pertanyaan sederhana yang jarang dijawab dengan tenang: apakah yang dipangkas benar-benar biaya, atau justru kualitas yang akan dipangkas nanti?
Kisah ini menjadi semakin menarik ketika pemenangnya adalah pemain lokal yang kabarnya belum memiliki infrastruktur jaringan besar. Rumornya Ia berhasil menyalip perusahaan-perusahaan nasional yang selama ini dikenal memiliki tulang punggung jaringan sendiri.
Dalam dunia telekomunikasi, ini seperti lomba maraton di mana pelari tanpa sepatu tiba-tiba mendahului atlet bersponsor sepatu karbon.
Tentu saja keajaiban selalu mungkin terjadi. Tetapi dalam ilmu jaringan, harga murah biasanya memiliki hukum gravitasi sendiri: sesuatu pasti ditarik turun agar angka bisa jatuh serendah itu. Bisa kapasitas bandwidth yang diperkecil, bisa jaringan yang berbagi terlalu banyak pengguna, atau bisa juga kualitas layanan yang baru terasa “hemat” setelah beberapa bulan berjalan.
Di atas dokumen kontrak, semuanya sering terlihat rapi: uptime tinggi, layanan stabil, dan konektivitas yang menghubungkan desa hingga kantor dinas tanpa cela. Namun pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa internet pemerintahan kadang memiliki definisi stabil yang agak unik, ia stabil lambatnya.
Pada akhirnya, publik tidak sedang menilai siapa yang menang tender. Publik hanya akan merasakan satu hal yang jauh lebih sederhana: apakah rapat daring di kantor desa berjalan lancar, apakah sistem pelayanan publik tidak tersendat, dan apakah jaringan benar-benar bekerja seperti yang dijanjikan.
Karena dalam infrastruktur digital, selisih Rp1,4 miliar mungkin tampak sebagai kemenangan efisiensi di laporan anggaran. Tetapi jika jaringan yang lahir dari efisiensi itu justru sering terengah-engah, maka sejarah mungkin akan mencatatnya bukan sebagai penghematan, melainkan sebagai eksperimen mahal tentang bagaimana sebuah jaringan pemerintahan bisa dimulai dengan angka yang mengesankan dan berakhir dengan sinyal yang putus-putus ketika digunakan nanti. [AB]
